PENAJAM, Wakil Bupati Penajam Paser Utara PPU, H. Mustaqim MZ,  menyambut baik dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU, Senin, (24/5) kemarin.

 “Kegiatan ini memiliki makna yang strategis dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten PPU. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar nantinya aparat pemerintah khususnya Camat ataupun Lurah dapat memberikan informasi terkait Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan menyebarluaskan dalam konsultasi publik “ungkap Mustaqim.

Dikatakan Mustaqim, secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di PPU  memiliki kesamaan pola perkembangan dengan tingkat kemiskinan di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dimana, PPU terdapat 13.169 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah secara nasional yang tersebar di 54 Desa dan Kelurahan.

Namun harus diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di PPU juga telah mengalami penurunan hampir di setiap tahunnya. Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin di PPU pada tahun 2008 sebesar 16.133 jiwa dan pada tahun 2014 lalu menurun menjadi 10.628 Jiwa.

“Oleh karena itu, terkait dengan kegiatan PBDT maka perlu ditelusuri kembali keakuratan data tersebut.  Karena nantinya, akan sangat berpengaruh dalam kegiatan penyaluran program perlindungan sosial yang harus tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan menggunakan basis data terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dapat dianalisa sejak awal, sehingga kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial dapat dihindari, “terangnya.

Selain itu lanjutnya, validasi data juga harus diawasi dengan baik dan jangan sampai ada intervensi dari pihak aparat maupun pihak lainnya kepada petugas pengambil data. Hal ini perlu dihindari, karena kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak adil harus dicegah agar tidak terulang dan juga akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial sehingga berdampak konflik pada masyarakat.

“Untuk itu, saya berharap kepada para peserta rakor dan sosialisasi ini untuk dapat berpartisipasi aktif dan dapat membantu dalam pendataan, sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pada saatnya nanti, tidak ada lagi orang kaya terima raskin sebaliknya yang benar-benar membutuhkan tidak dapat,  “pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala bidang Sosial dan Budaya, Drs. Fahri Rozani Goffar mengungkapkan kegiatan tersebut diikuti sebanyak 139 peserta dari Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan PPU dengan Narasumber Kepala Tim penanggulangan kemiskinan Kaltim, Drs, H. Haryono Susanto dan Kepala Badan Pusat Stastistik PPU, Syahruni. (Humas6)