Rabu, 03 Juli 2024
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JDIH OLEH KEMENKUM & HAM RI TAHUN 2022 KATEGORI TERTINGGI EKA ACALAPATI : PPU (NILAI 80), BALIKPAPAN (NILAI 79) KUBAR (NILAI 76)     |    
Makmur Marbun Yakinkan Dua PPI Terbangun 2024 di Desa Ap-api

PENAJAM, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengungkapkan bahwa dirinya prihatin melihat kondisi nelayan khususnya di wilayah Desa Api-api, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU. 

Pasalnya, puluhan kapal nelayan  di wilayah itu ketika akan bersandar setelah melaut harus menunggu berjam-jam karena kondisi  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang kurang mendukung. 

Perihal ini dikatakan Pj Bupati PPU, Makmur Marbun di sela-sela kunjungannya di PPI, Desa Api-api, kecamatan Waru, kabupaten PPU, Sabtu, (4/11/2023) pagi. 

" Nah ini harus didukung, kalau tidak kasihan nelayan kita. Kapal mereka mau bersandar saja butuh waktu berjam karena kondisi PPI yang kurang mendukung," kata Makmur Marbun di sela-sela kegiatan ini. 

Dia mengatakan  bahwa jika dilihat dari aspek kewenangannya maka telah klir.  Ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota.  Namun menurutnya kewenangan kabupaten kota itu tidak ada terkait PPI itu. Makanya dinas kelautan kabupaten kota itu tidak ada tetapi berada di Provinsi dalam hal ini Kalimantan Timur. 

Oleh karena itu sambung dia, kewenangan tersebut diberikan kepada provinsi harusnya bisa melaksanakan tugasapa saja yang semestinya memang harus dilaksanakan di kabupaten kota yang ada. 

Menurutnya,  PPI yang dulu memang merupakan kewenangan Pusat, namun setelah undang-undang 27 maka kewenangan itu diserahkan ke provinsi yang saat itu jumlahnya sangat banyak. 

Sebelum diserahkan ke provinsi jelas dia, harusnya terlebih dahulu dikaji layak dipertahankan atau tidak. 

"Ya misalnya ada 10 PPI di grouping menjadi lebih sedikit yang memang betul-betul bisa melayani nelayan. Lah, kalau yang ini,  ketika air surut saja tidak bisa sandar ngapain dipertahankan, " bebernya. 

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab PPU ini juga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi lebih jauh dengan pihak Kementerian Kelautan dan Pernikahan (KKP) terkait untuk segera dibangunkan PPI di wilayah itu. 

" Makanya saya minta kepada kementerian KKP yang sudah turun langsung ke sini bawah PPI ini harus dibangun di sini tidak boleh tidak.  Saya kemarin minta 4 unit dan mengerucut menjadi dua. Tetapi saya minta yang dua PPI tersebut sudah harus terbangun di 2004 mendatang, " tegasnya. 

Turut mendampingi PJ Bupati PPU dalam kegiatan ini Pj. Ketua TP PKK Kabupaten PPU, Linda Romauli, Camat Waru, Firman, Kasat Pol PP, PPU, Margono kepala desa api-api dan sejumlah pejabat terkait lainnya di lingkungan dan PPU.

Tautan