PENAJAM- Wakil Bupati Penajam paser Utara PPU, Drs. Mustaqim MZ, MM, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Verifikasi dan Validasi data kemiskinan tahun 2015, dilaksanakan selama 3 hari hingga 16 April mendatang di Jakarta, Selasa, (14/4) yang dibuka oleh Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani.

Dalam arahannya Puan Maharani mengatakan, bahwa hingga saat ini data kemiskinan di Indonesia masih tak terarah dan tidak valid. Oleh karena itu rakornas verifikasi dan validasi yang dilaksanakan saat itu dapat menyingkronkan data keluarga miskin diseluruh Indonesia melalui masing-masing kepala daerah yang hadir.

Selain itu, pemutahiran data bagi keluarga miskin di Indonesia memang  harus dilakukan secara berkala, dan terlembaga sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu kepala daerah dituntut harus aktif dan komitmen untuk menyampaikan data-data yang ada didaerahnya masing-masing hingga  ketingkat nasional.

“ Dengan demikian, data yang ada secara nasional diharapkan dapat valid, sehingga segala bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dapat tepat sasaran. Data akurat itu sangat diperlukan. Untuk itu, kapala daerah juga harus bertanggung jawab penuh didaerahnya masing-masing dalam hal ini. Karna pembangunan tanpa data, ibarat manusia berjalan tanpa tujuan, “ terang Puan Maharani disela-sela kegiatan ini.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan validasi data memang sangat dibutuhkan. Kedepan program bagi keluarga miskin , salah satunya bantuan beras untuk warga berpenghasilan rendah atau raskin akan didesain ulang sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran

." Untuk itu kami membutuhkan validasi data tersebut. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada re-design. desain ulang tersebut meliputi beberapa hal antara lain validasi data. Kementerian Sosial  telah mencoba membuat rencana detil terkait data penerima raskin," kata Khofifah.

Selama ini yang terjadi di lapangan lanjut dia,jika dilihat raskin masih  tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 15 kilogram. Hasil temuan  di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kilogram, ada yang hanya tiga kilogram bahkan tidak dapat . Akhirnya berbagai spekulasi bermunculan dalam masyaeakat terkait pembagian raskin bagi keluarga kurang mampu tersebut.

Lebih jauh kata  Khofifah, pemberdayaan masyarakat pada era desentralisasi keputusan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, termasuk untuk menanggulani kemiskinan, memberikan bantuan bagi mereka yang rentaan, farkir miskin, penyandang cacat, lanjut usia anak terlantar dan sebagainya.

Khofifah menambahkan, langka yang dilakukan untuk penanganan adalah adanya upaya terpadu yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk program kegiatan, pendampingan berbagai kegiatan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

Ditemui terpisah usai kegiatan ini Mustaqim mengungkapkan sangat mendukung langkah-langkah pemerintah pusat untuk menyingkronkan data di seluruh Indonesia. Hal ini kata dia, memang sangat penting. Tanpa adanya data yang valid bagi keluarga miskin, maka pembagian batuan seperti raskin bagi keluarga miskin akan tidak tepat sasaran.

Dalam sekalah kabupaten. Jika data keluarga miskin tidak valid, pada akhirnya yang terjadi masih ada keluarga yang benar-benar miskin dan membutuhkan tidak mendapat raskin. Sementara mereka yang memang mampu  malah dapat. Ini terjadi diantaranya  belum adanya data yang tepat bagi keluarga miskin itu sendiri, “ pungkasnya. (Humas6)