Selasa, 16 April 2024
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JDIH OLEH KEMENKUM & HAM RI TAHUN 2022 KATEGORI TERTINGGI EKA ACALAPATI : PPU (NILAI 80), BALIKPAPAN (NILAI 79) KUBAR (NILAI 76)     |    
Rapat Teknis Bandara VVIP, Pj Bupati PPU Tegaskan Tahap Awal Agar Segera Diselesaikan

PENAJAM,- Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menegaskan persoalan dampak sosial terkait pembangunan bandara VVIP di kabupaten PPU agar tidak berlarut-larut  tanpa kepastian yang jelas. 

 

Paling tidak penyelesaian tahap awal salah satunya terkait ganti rugi tanam tumbuh  harus sudah dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat di lokasi pembangunan bandara VVIP di kabupaten PPU. 

 

Perihal ini dikatakan Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun saat menghadiri  rapat teknis ekspose penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di kabupaten PPU, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, (19/2/2024) siang di Samarinda. 

 

" Makanya saya minta agar tahap awal ini segera dibayarkan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Saya yakin jika tahap awal ini segera terealisasi, maka tahap selanjutnya akan lebih mudah karena masyarakat telah percaya kepada pemerintah," tegas Marbun. 

 

Marbun mengatakan pihaknya bersama jajaran forkopimda PPU selama ini terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dampak sosial yang terjadi terkait pembangunan bandara VVIP di kabupaten PPU. 

 

Namun menurut nya, jika tidak dibarengi tim lainnya yang ada di sana, persoalan sosial seperti ganti rugi tanam tumbuh itu tidak akan segera selesai karena  persoalan itu bukan menjadi kewenangannya dalam persoalan tersebut. 

 

" Mulai forkopimda, camat dan lurah terkait, semua saya bawa kesini setiap waktu sebagai bukti keseriusan untuk penyelesaian persoalan di bandara. Oleh karena itu saya minta kerjasamanya untuk segera memberikan jawaban kepada masyarakat di sana," ujar Marbun. 

 

Marbun menambahkan bahwa sesungguhnya situasi dilapangan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ketika pertemuan dalam rapat. Menurutnya, jika tidak dilakukan realisasi segera dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang yang dapat berpotensi pada konflik sosial di wilayah itu. 

 

" Persoalan ini harus kita jaga jangan sampai terjadi. Makanya saya minta kerjasamanya seluruh tim agar menjadi perhatian bersama. Kasihan masyarakat terlalu lama menunggu," bebernya. 

 

Dalam pertemuan ini, sejumlah keputusan penting telah disepakati bersama terkait percepatan penyelesaian persoalan dampak sosial yang terjadi di lokasi pembangunan bandara VVIP di kabupaten PPU. 

 

"Dalam proses penyelesaian penanganan dampak soaial kemasyarakatan yang saat ini sedang berlangsung, disepakati bahwa proyek pembangunan bandara VVIP IKN harus bisa tetap berjalan, " tutupnya. 

 

Sementara itu Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa persoalan dampak sosial pembangunan bandara VVIP menjadi tanggung bersama semua unsur yang terlibat didalamnya. Untuk itu dia berharap harus saling bersinergis sesuai tugasnya masing-masing

 

" Tanpa kerjasama yang baik maka sulit untuk kita wujudkan hasil yang maksimal. Oleh mari kita mari kita saling bersinergis mengingat pembangunan bandara VVIP ini harus segera terlaksana," ucapnya. 

 

 

 Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat terkait mulai dari perwakilan kementerian PUPR, perwakilan kementerian Perhubungan, perwakilan bank Tanah, forkopimda PPU dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni yang digelar di kantor gubernur Kaltim.

Tautan