Sabtu, 22 Juni 2024
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JDIH OLEH KEMENKUM & HAM RI TAHUN 2022 KATEGORI TERTINGGI EKA ACALAPATI : PPU (NILAI 80), BALIKPAPAN (NILAI 79) KUBAR (NILAI 76)     |    
Pj. Bupati PPU Launcing KKPD Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai di Benua Taka

 

PENAJAM - Dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,  Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun melauncing Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sekaligus membuka sosialisasi penggunaan KKPD ini yang digelar di Aula lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (21/5/2024).

 

Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan KKDP merupakan satu terobosan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk efektivitas belanja di daerah. KKDP juga dikembangkan sebagai salah satu alat pembayaran non tunai yang mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah.

 

Menurutnya, KKPD diklasifikasikan berdasarkan keperluannya yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal dan KKPD yang dapat dipergunakan untuk keperluan belanja perjalanan dinas. 

 

" KKPD ini tentunya dapat memudahkan dalam pemesanan jasa, seperti pemesanan akomodasi hotel dan transportasi pesawat terbang," terangnya. 

 

Program ini sambung Marbun, juga melakukan penerapan KKPD untuk 5 perangkat daerah sebagai pilot project penggunaan KKPD masing-masing Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten PPU,  Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung PPU.

 

Kelima Perangkat Daerah tersebut tambah dia, diharapkan dapat langsung menerapkan dan menggunakan KKPD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 ini.

 

" Saya harapkan kelima SKPD ini sudah bisa  menerapkan KKPD sebagai pilot project program ini di PPU," harapnya. 

 

"Melalui sosialisasi ini juga saya sangat mengharapkan adanya peningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran daerah, sekaligus  KKPD ini bisa mempersingkat administrasi dalam pembelanjaan anggaran, karena sifat pembayaran yang dipermudah," tutupnya.

Tautan