PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin secara resmi membuka Meeting Permohonan Pendampingan Hukum yang diajukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU di Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU, Jumat, (31/01/2024) pagi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejari PPU, Faisal Arifuddin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPU, Nicko Herlambang, Asisten III Bidang Administrasi Umum, PPU, Aini, Kepala BKPSDM PPU, Ahmad Usman dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Permohonan pendampingan hukum ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten PPU dalam menata manajemen kepegawaian yang lebih baik. 

Pj. Bupati PPU, Zainal Arifin menegaskan bahwa aspek kepegawaian memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan setiap kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari, kita berharap bahwa setiap kebijakan terkait kepegawaian dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Zainal dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten PPU sering dihadapkan pada berbagai dinamika regulasi yang terus berkembang. 

Oleh karena itu, sambung dia, pendampingan hukum dari Kejari diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan administratif serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendampingan hukum ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Kejaksaan Negeri, diharapkan seluruh kebijakan kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memberikan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.(Humas)