INFORMASI BERITA

TP PKK PPU Pelajari Inovasi Digitalisasi PKK di Desa Peliatan, Gianyar

PENAJAM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Sri Kusuma Winahyu bersama timnya melakukan kunjungan kerja ke Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat, (24/01/2025).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan studi tiru terhadap Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK yang telah diterapkan di daerah itu.

Dalam kunjungannya Sri Kusuma Winahyu disambut hangat oleh Staf Ahli PKK Kabupaten Gianyar, Ngakan Putu Darmajati dan Sekretaris PKK Kabupaten Gianyar, Ni Wayan Sriyani serta jajaran pengurus PKK Desa Peliatan.

Di sela-sela kegiatan ini Sri Kusuma Winahyu menyampaikan apresiasi atas penerapan sistem yang dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program-program PKK di tingkat desa yang ada di wilayah tersebut.

“Kami melihat bahwa Desa Peliatan telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan administrasi serta pelaksanaan program-program PKK. Hal ini sejalan dengan visi PKK Kabupaten PPU dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui digitalisasi,” ujar Sri Kusuma Winahyu.

Sri Kusuma Winahyu menekankan pentingnya membangun sinergi antara PKK, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga.

“Dengan mempelajari sistem yang diterapkan di Desa Peliatan, kami berharap dapat mengadopsi konsep serupa di Kabupaten PPU. Tentu saja, implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah kami,” tambahnya.

Sementara itu dalam pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Peliatan, Ni Nyoman Kawiwati, mengatakan bahwa SIM Manajemen PKK ini dirancang untuk mendokumentasikan data dan program kerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Sistem ini menurutnya juga memungkinkan akses informasi secara real-time, sehingga memudahkan koordinasi antara pengurus PKK di berbagai tingkatan.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ajang diskusi dan berbagi pengalaman terkait strategi pelibatan masyarakat dalam mendukung program-program PKK.(Humas)

24 Januari 2025 16:09

TP PKK PPU Pelajari Inovasi Digitalisasi PKK di Desa Peliatan, Gianyar

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan studi tiru terhadap Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK yang telah diterapkan di daerah itu.

Sri Kusuma Winahyu menekankan pentingnya membangun sinergi antara PKK, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Sistem ini menurutnya juga memungkinkan akses informasi secara real-time, sehingga memudahkan koordinasi antara pengurus PKK di berbagai tingkatan.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ajang diskusi dan berbagi pengalaman terkait strategi pelibatan masyarakat dalam mendukung program-program PKK.(Humas)

24 Januari 2025 16:09

Dekranasda PPU Bawa Pulang Inspirasi Kerajinan Ecoprint Bali untuk Inovasi Lokal

BANYUMAS - Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PPU menggelar studi tiru terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Selasa, (21/01/2024).

Pada studi tiru ini pemda PPU melibatkan langsung seluruh camat dan sejumlah Kepala Desa di wilayah PPU. Rombongan dipimpin Kepala DLH Kabupaten PPU, Safwana yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati PPU dan diterima oleh Kepala DLH Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri beserta jajarannya.

Dua lokasi yang menjadi tujuan kunjungan studi tiru jajaran Pemda PPU adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Patikraja yang berada di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) Banyumas.

Dalam kesempatan ini Kepala DLH Kabupaten PPU, Safwana berharap melalui studi tiru tersebut seluruh peserta yang sebagian besar merupakan jajaran Kepala Desa ini dapat menjadi contoh kepada masyarakat dan mengimplementasikan di desanya masing-masing.

"Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, kita bisa menerapkan pengolahan sampah berbasis masyarakat di PPU. Karena Pj. Bupati juga menginginkan ada desa yang bisa menjadi contoh di PPU," jelasnya.

Dikatakan Safwana dipilihnya kabupaten Banyumas karena kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah.

Bahkan menurutnya, Banyumas menjadi daerah rujukan Nasional, hingga se-Asia Tenggara dan dinobatkan sebagai daerah dengan pengelola sampah terbaik se-Asia Tenggara.

Banyumas sejak 2018 juga dikenal telah menerapkan pengelolaan sampah berbasis ‘Zero Waste to Landfill (ZWL)’. Konsep ZWL merupakan upaya pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill).

Sebelum melakukan kunjungan ke dua lokasi tersebut, peserta Studi Tiru asal PPU ini juga diberikan pemaparan oleh Sekretaris DLH Banyumas, Dr. Arif Sugiono, tentang pengalaman dan pengetahuan pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Banyumas.(Humas)

24 Januari 2025 13:57

Pemda PPU Gelar Studi Tiru Terkait Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Banyumas

"Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, kita bisa menerapkan pengolahan sampah berbasis masyarakat di PPU. Karena Pj. Bupati juga menginginkan ada desa yang bisa menjadi contoh di PPU," jelasnya.

Dikatakan Safwana dipilihnya kabupaten Banyumas karena kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah.

Bahkan menurutnya, Banyumas menjadi daerah rujukan Nasional, hingga se-Asia Tenggara dan dinobatkan sebagai daerah dengan pengelola sampah terbaik se-Asia Tenggara.

23 Januari 2025 09:27

Asisten III Pemkab PPU Hadiri Peresmian PLTS IKN Kapasitas 50 MW

PENAJAM - Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Aini hadiri peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ibukota Nusantara (IKN) kapasitas 50 Mega Watt (MW) oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU, Senin, (20/01/2025).

PLTS IKN kapasitas 50 MW tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional dari 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi yang turut diresmikan presiden salah satunya di wilayah PPU.

Peresmian ini dipusatkan di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang terhubung secara virtual.

Asisten III Pemkab PPU, Aini disela-sela acara ini memaparkan bahwa proyek tersebut menurut presiden merupakan proyek energi terbesar di dunia tetapi kata Aini, proyek tersebut masih perlu diverifikasi.

"Proyek tersebut adalah hasil karya seluruh bangsa indonesia, hasil kerja keras putra bangsa dari semua instansi, lembaga juga peran daripada pemerintah yang dipimpin presiden ketujuh bapak Joko Widodo," jelasnya.

Aini menambahkan 26 pembangkit yang diresmikan memiliki kapasitas total 3,2 gigawatt (GW) di mana 89 persennya berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

“26 pembangkit berkapasitas 3,2 GW, 89 persennya energi bersih. Ini porsi yang sangat besar, bagian dari transisi energi. Ini pengurangan emisi karbonnya bisa mencapai 14 juta ton,” jelas Aini.

"Sama hal yg di PLTS IKN menurut keterangan akan menyerap sekitar 502 tenaga lokal dan akan melistriki lebih dari 32.692 rumah, menghasilkan energi hijau 92,8 juta kwh/ tahun dan dapat mengurangi emisi 44.000 ton/tahun," jelas Aini.

"Kedepan kami sangat berharap PLN dapat terus mengembangkan usahanya terutama dengan lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan sehingga kita akan mewariskan generasi kita dengan udara yang lebih segar dan kehidupan yang lebih sehat," tutupnya. []

Penulis: Subur Priono

23 Januari 2025 09:26

Asisten III Pemkab PPU Sebut DMI Berperan Penting Dalam Memperkuat Fungsi Masjid di Tengah Masyarakat

PENAJAM – Dewan Masjid Indonesia (DMI) berperan penting dalam memperkuat fungsi masjid di tengah Masyarakat. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pengembangan umat.

Dengan adanya DMI, masjid diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan umat dan memainkan peran strategis dalam membangun peradaban Islam di Indonesia.

Demikian dikatakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Aini disela-sela pengukuhan pengurus Pimpinan Daerah DMI Kabupaten PPU masa bhakti 2024-2029 di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Selasa, (21/1/2025).

“ DMI harus mendorong pengelolaan masjid yang lebih profesional, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan zaman,” kata Aini.

Menurutnya, DMI pada zaman sekarang memiliki tanggung jawab yang semakin besar dan kompleks. Selain sebagai lembaga pembinaan masjid, DMI berperan dalam menjawab tantangan zaman melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan umat secara komprehensif. Dengan pengelolaan yang baik, masjid dapat menjadi pusat peradaban Islam modern yang mendukung kehidupan umat secara spiritual, sosial, dan ekonomi.

Selain diperuntukkan untuk tempat ibadah, sambung Aini, sejak zaman Rasulullah SAW, masjid juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Masjid menyediakan kelas tahsin, tahfiz, dan tafsir Al-Qur'an untuk masyarakat. Berbagai kajian Islam dan dakwah dilakukan melalui ceramah, pengajian, dan diskusi keagamaan.

“Dimasa ini banyak masjid yang telah memiliki taman pendidikan al-qur'an yang mendidik anak-anak dalam ilmu agama sejak usia dini,” ujarnya.

Dia berharap, DMI harus mendorong pengelolaan masjid yang lebih profesional, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti penggunaan aplikasi dan platform digital untuk pengelolaan masjid, sistem informasi keuangan, jadwal kegiatan, hingga pengelolaan donasi secara online. Pengembangkan standar operasional pengelolaan masjid juga harus mengikuti perkembangan teknologi agar lebih tertata dengan baik, seperti kebersihan, administrasi, dan fasilitas masjid.

Dalam masyarakat yang semakin plural, tambahnya, DMI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah persaudaraan umat Islam dan hubungan harmonis antar umat beragama.

Sebagai contoh tambah Aini, DMI harus dapat memfasilitasi pertemuan para tokoh agama dan masyarakat untuk membahas isu-isu strategis yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang sedang terjadi dimasyarakat.

“ Kami berharap DMI dapat menjaga masjid agar tidak jatuh ke tangan mereka yang menyebabkan gagasan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bersifat radikal, fanatik terhadap suatu aliran, menyebarkan permusuhan terhadap agama dan kepercayaan lain, serta provokatif yang dapat berujung pada tindak kekerasan,” harapnya.

Ditegaskan Aini, bahwa tugas pengurus DMI tentu tidak mudah, terutama di era sekarang, di mana tantangan umat semakin kompleks. Namun, dengan sinergi antara pengurus, jamaah, dan masyarakat, Aini yakin tantangan tersebut dapat dihadapi.

“Mari kita jadikan masjid sebagai pusat solusi bagi setiap persoalan umat, baik dalam aspek spiritual, ekonomi, maupun social,” kata Aini.

“ Kepada para pengurus DMI yang baru saja dikukuhkan, kami ucapkan selamat mengemban amanah. Amanah ini adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kebersamaan,” tutupnya. (Humas6).

23 Januari 2025 09:24

Sekda PPU Hadiri Rakornas PHD Dalam Rangka Pembinaan Pembentukan dan Optimalisasi Implementasi Produk Hukum Daerah

SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) dalam rangka pembinaan pembentukan dan optimalisasi implementasi produk hukum daerah yang dilaksanakan di Pendopo Oda Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, (20/1/2025).

Kegiatan ini tersebut juga dihadiri seluruh perwakilan pemimpin daerah dari masing-masing regional provinsi, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku-Papua dan Sulawesi.

Rakornas ini bertujuan untuk melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat membuka acara ini menjelaskan, pemerintah ingin memastikan setiap produk hukum yang dibuat oleh daerah harus merujuk pada NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Pembentukan produk hukum daerah harus merujuk pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah dibuat oleh pemerintah pusat agar dapat melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah secara optimal," kata Akmal Malik yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.

Lebih lanjut, Akmal menekankan pembentukan produk hukum daerah tidak lepas dari peran penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya Bapemperda dan Biro Hukum yang berperan sebagai sektor utama dalam pembuatan kebijakan daerah melalui perda dan perkada.

Sementara itu Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri yang baru, Imelda menambahkan, Rakornas PHD ini menjadi momentum penting untuk menciptakan produk hukum yang lebih efektif, efisien dan selaras melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita ingin membangun orkestrasi agar produk hukum yang dihasilkan sinkron dan harmonis. Ini adalah langkah penting dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang lebih baik," ungkapnya.

Kemendagri melalui Ditjen Otda berperan sebagai pembina dan pengawas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengoordinasikan pembentukan Perda dan Perkada agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rakornas Produk Hukum Daerah ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menciptakan produk hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Humas6).

23 Januari 2025 09:23

Drama Cintaku "Terhalang Tembok" Buat Baper Pengunjung Malam Pentas Seni dan UMKM di PPU

PENAJAM PASER UTARA - Penampilan drama berjudul "Cintaku Terhalang Tembok" yang diperankan jajaran Sekretariat Kabupaten (Setkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada Malam Pentas Seni dan UMKM di Alun-alun Pemkab PPU ini menjadi perhatian tersendiri bahkan membuat baper pengunjung yang menyasikan, Sabtu malam, (18/1/2025).

Malam Pentas Seni dan UMKM merupakan agenda rutin pemda PPU yang digelar di Alun-alun pemkab PPU dengan menyuguhkan berbagai kreativitas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemkab PPU. Salah satunya penampilan drama yang diprakarsai jajaran Setkab PPU ini.

Disutradarai Yolanda salah satu staf Humas Pemkab PPU, drama ini mengisahkan tentang perjuangan cinta seorang pemuda sederhana bernama Rahul yang tidak mendapat restu kedua orang tua sang kekasih bernama Tina, karena orang tua mereka lebih memilih pemuda kaya bernama Raja yang ingin dijadikan sebagai menantunya.

Namun Rahul yang diperankan oleh Indra Jaya Wiyono ini tidaklah menyerah begitu saja. Bahkan ia berjanji kepada sang kekasih bahwa dirinya akan meyakinkan kedua orang tua kekasihnya itu.

Lima tahun berlalu, Rahul kini menjadi pemuda sukses dengan sejumlah usaha yang dijalankannya. Kini Rahul kembali menemui calon mertua dengan penampilan yang jauh berbeda dengan yang dulu.

Pada akhirnya kedua orang tua Tina pun memberi restu kepada Rahul yang datang menggunakan Ferrari malam itu.

Apalagi calon menantu idaman sebelum nya, Raja yang begitu dibanggakan kedua orang tua Tina itu belum lama ini tersandung kasus yang berujung dibalik jeruji besi.

Demikian penggalan drama yang diperankan jajaran Setkab PPU pada Malam Pentas Seni dan UMKM tersebut yang juga dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati PPU Zainal Arifin dan jajaran pemda PPU.

Salah satu pengunjung saat ditemui mengatakan penampilan drama tersebut sangat menarik. Menurutnya seluruh pemeran begitu menjiwai peran yang dilkoninya.

" Pokoknya keren deh dramanya, temenku aja sampai baper nyaksikan ektingnya tadi," kata Tina salah satu pengunjung.

Saat ditanya terkait penampilan tim Sekretariat Daerah Kabupaten PPU pada kegiatan Malam Pentas Seni dan UMKM ini, PJ Bupati PPU Zainal Arifin mengatakan bahwa penampilannya sangat luar biasa.

" Ternyata kreatifitas temen-temen Setkab PPU ini tidak terbatas juga, hal semacam ini yang harus dikembangkan. Ruang-ruang kreatif ini harus dibuka karena sayang kalau tidak diberdayakan," pungkasnya. (Humas6)

23 Januari 2025 08:14

301

753

7653

0

0

0

Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Provinsi

Produk Hukum Pusat

KATA PENGANTAR

PENJABAT BUPATI PENAJAM PASER UTARA

(Dr.Muhammmad Zainal Arifin, S.HUT, M.SI)

INFORMASI BERITA

Berita Baru

Tags

GALERY KEGIATAN

Agenda

Pengumuman