Detail

PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menyampaikan berbagai persoalan daerah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat di Kabupaten PPU. 

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mudyat Noor menyoroti ketimpangan pembangunan antara daerah di Pulau Jawa dengan wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU. Menurutnya, kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur sangat tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap keuangan negara.

“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.

Mudyat menegaskan bahwa situasi tersebut tidak adil, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara melalui sektor sumber daya alam. Selain itu, Kabupaten PPU yang kini menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mengalami penurunan kemampuan pembiayaan daerah.

 “APBD kami tahun lalu masih diangka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa 1;3 Triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tambahnya.

Karena itu, ia berharap Komisi XII DPR RI dapat menjadi jembatan aspirasi daerah, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan sistem pembagian dana bagi hasil (DBH).

 “Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” tegasnya.

Selain DBH, Mudyat juga meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, mengingat eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur memberikan dampak ekologis yang besar.

Tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan fiskal daerah, Mudyat Noor juga mengangkat kondisi sektor perikanan di PPU yang masih memprihatinkan. Padahal, potensi sektor tersebut dinilai sangat besar.

 “Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah pusat ikut memberi perhatian pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, hingga sistem pemasaran hasil laut.

Dengan hadirnya Komisi XII DPR RI di Kalimantan Timur, Mudyat Noor optimis aspirasi daerah akan mendapatkan perhatian lebih.

“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud dan sejumlah tokoh masyarakat di Kaltim yang juga menyampaikan sejumlah harapan besar kepada Komisi XII DPR RI yang hadir.