Detail

JAKARTA — Usulan strategis pembangunan sektor perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diajukan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mendapat respon positif dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Audiensi resmi  pada Selasa, (25/11/2025) di Jakarta.

Di hadapan jajaran KKP, Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten PPU memiliki potensi besar di bidang perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Potensi itu telah diakui secara nasional, ditandai dengan penetapan PPU sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri KKP No. 35/2013.

“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai sekitar 272 kilometer mulai dari Kelurahan Maridan, Pantai Lango, Nenang, Sesumpu, Tanjung Jumlai, Muara Tunan, Api-Api hingga Desa Babulu Laut,” tutur Mudyat Noor.

Namun demikian, ia menyebutkan bahwa besarnya potensi tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan, baik dari sisi pendapatan, fasilitas pendukung, maupun akses pemasaran hasil tangkapan.

Melalui forum audiensi, Pemkab PPU resmi mengusulkan sejumlah program prioritas kepada KKP, antara lain, Pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api meliputi pembangunan dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di delapan lokasi strategis yakni Sesumpu, Kayu Api, Tanjung Tengah, Logpond CV Alas, Logpond SDR, Sesulu, Api-Api dan Babulu Laut. 

Selain itu Mudyat Noor juga mengusulkan pembangunan breakwater di Sungai Nenang untuk meningkatkan keselamatan kegiatan bongkar muat kapal dan aktivitas nelayan.

Mudyat menegaskan, usulan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membuka akses pasar, memperkuat tata niaga hasil laut, serta mempercepat program pemberdayaan nelayan.

Audiensi dipimpin langsung oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif. Ia menyambut baik gagasan pembangunan KNMP dan peningkatan infrastruktur perikanan di PPU.

Menurutnya, program KNMP merupakan salah satu prioritas nasional dan PPU berpeluang besar masuk dalam program percepatan.

“Sampai tahun 2025 ini, dari total target 100 titik pembangunan KNMP, baru 65 titik yang telah disetujui. Pada tahun 2026, target pembangunan meningkat hingga 1.000 titik. Kami berharap PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensial yang dimiliki,” jelas Lotharia.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan breakwater dan fasilitas lain dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan teknis serta kebutuhan nelayan lokal.

Menanggapi dukungan tersebut, Bupati PPU menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen percepatan tindak lanjut.

“Saya berharap seluruh SKPD teknis dapat segera menindaklanjuti usulan ini agar KKP dapat memprosesnya sesuai ketentuan,” ujar Mudyat.

Ia menambahkan bahwa DPRD juga akan dilibatkan dalam proses pengawasan agar percepatan penyusunan proposal dan dokumen teknis dapat berjalan optimal.

“Targetnya, pembangunan KNMP dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata untuk peningkatan ekonomi keluarga nelayan di PPU,” tegasnya.

Audiensi ini turut dihadiri Anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohirun, Kepala Dinas Perikanan H. Rozihan Azwad, serta Sekretaris Bapelitbang Ade Embongbulan.