Kamis, 04 Juli 2024
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JDIH OLEH KEMENKUM & HAM RI TAHUN 2022 KATEGORI TERTINGGI EKA ACALAPATI : PPU (NILAI 80), BALIKPAPAN (NILAI 79) KUBAR (NILAI 76)     |    
Kemendagri Sosialisasikan Permendagri 31/2016
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi Peraturan Mendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum
PENAJAM, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H. Yusran Aspar buka sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Aula Lantai dasar Kantor Bupati PPU, yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten PPU, Selasa, (10/5) kemarin. Dalam arahannya sebelum
Bagian Hukum Akan Melaksanakan Sosialisasi & Penyuluhan Hukum
Penajam, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Bagian Hukum Setda. Kab Penajam Paser Utara direncanakan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum  dengan tema “Pelaksanaan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kegiatan tersebut
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XX 2016
PENAJAM, Disela-sela kegiatan apel pagi dilingkungan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah PPU, H. Tohar membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tjahyo Kumolo,  dalam rangka peringatan hari otonomi daerah ke-XX tahun 2016 yang diperingati setiap
Kemendagri Siap Terapkan E-Perda Dan E-Register
JAKARTA – Guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembentukan peraturan daerah (perda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun sistem evaluasi perda secara elektronik (e-Perda) dan pendaftaran perda secara elektronik (e-Register). Melalui e-Perda dan e-Register ini maka Kemendagri dapat menjalin komunikasi di dunia maya dengan stakeholders

Tautan